Portallombok – Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus anggota Komisi II DPRD NTB, Abdul Rauf, menegaskan bahwa dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Politisi Demokrat ini juga menjelaskan bahwa seluruh usulan dan aspirasi masyarakat dikumpulkan melalui momentum reses di setiap masa sidang. Dari situlah, lanjutnya, berbagai kebutuhan masyarakat disaring dan diprioritaskan sesuai dengan kemampuan anggaran dan kewenangan yang ada.
“Variasi usulan itu sangat banyak, mulai dari ibu-ibu, generasi muda hingga tokoh masyarakat. Namun, karena keterbatasan anggaran, kami mengutamakan yang bisa disepakati bersama masyarakat,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Ia menyebutkan, secara umum, dirinya mampu mengakomodasi hingga 14 titik dengan anggaran antara Rp200 juta hingga Rp300 juta per titik, tergantung kebutuhan dan urgensinya.
Lebih lanjut, Abdul Rauf menekankan bahwa dana pokir sejauh ini memberikan multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat. Terutama karena anggota DPRD menjadi garda terdepan dalam menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah.
“Tiga saluran aspirasi seperti Musrenbang, hingga itu sering kali tidak mampu menjawab cepat. Maka masyarakat sangat berharap dari DPRD. Tapi sekali lagi, kemampuan pokir kami terbatas,” jelasnya.
Terkait adanya tudingan bahwa dana pokir kerap diarahkan ke hal-hal yang tidak sesuai, Abdul Rauf menegaskan bahwa hal tersebut kembali kepada integritas masing-masing wakil rakyat.
“Kalau kita sadar bahwa kita diantar oleh rakyat ke kursi dewan, maka kita harus kembali ke mereka. Jangan hanya muncul menjelang pemilu. Itu soal integritas,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa untuk meminimalkan penyimpangan, seluruh anggota dewan harus mengikuti mekanisme dan aturan yang telah disepakati. Menurutnya, pelanggaran biasanya terjadi ketika ada pemaksaan kegiatan di luar prosedur.
Sebagai bentuk tanggung jawab moril dan politik terhadap konstituen, Abdul Rauf mengungkapkan bahwa dirinya juga kerap mendampingi kepala daerah untuk memperjuangkan program strategis di tingkat provinsi.
“Hari Rabu ini saya dijadwalkan mendampingi Wali Kota Bima menghadap Gubernur NTB untuk memperjuangkan dukungan terhadap program pembangunan Kota Bima. Ini juga bagian dari kerja politik kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya***
Vr.
