Portallombok – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB, (28/05/2025) yang di sambut baik oleh pemerintah NTB melalui perwakilan Sekda NTB di gedung Sangkareang Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Kunjungan Kerja DPR RI ini, guna memastikan beberapa program program pemerintah pusat yang menjadi prioritas di daerah berjalan dengan baik.
Dalam kunjungan tersebut di hadiri setidaknya 14 anggota komisi IX DPR RI dan juga sejumlah OPD terkait yang di bidangi oleh komisi IX seperti dinas kesehatan,dinas ketenagakerjaan,Balai BPOM,BKKBN,BPJS kesehatan,BPJS ketenagakerjaan dan BLKDLN NTB.
Kunjungan ini membahas beberapa persoalan yang terjadi di daerah NTB meliputi makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas presiden prabowo,peningkatan SDM siap kerja,meliputi pelatihan dan juga bagaimana pemerintah menyiapkan tenagakerja yang siap bekerja,selain itu juga penurunan angka stunting,tingginya pengangguran,serta pentingnya pengawasan BPOM terhadap makan bergizi gratis.
Makan bergizi gratis menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut guna memastikan keberlangsungan program MBG, selain itu anggota komisi IX menekankan pentingnya pengawasan BPOM terhadap kandungan MBG di setiap dapur sehingga Muazzim akbar selaku anggota komis IX meminta agar BPOM dapat meninjau langsung menu makanan MBG secara berkala untuk menghindari persoalan seperti keracunan makanan atau adanya makanan yang tidak layak konsumsi.
“Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya salah satunya adalah Balai POM dan jangan sampai ada peristiwa siswa keracunan atau ada buah yang berulat atau tidak layak konsumsi. Badan POM jangan diam tetapi ikut terjun langsung untuk mengawasi,” tegas Muazzim Akbar.
Sementara itu kondisi terkini terkait MBG, di NTB, Muazzim menjelaskan bahwa dari target SPPG sebanyak 400 unit dapur dapat terealisasikan pada tahun 2025 ini dengan dukungan bersama, percepatan pembangunan SPPG, tentu harus adanya sinergi dengan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat guna mempercepat program presiden prabowo tersebut.
Muazzim menambahkan Hingga saat sudah terealisasi sebanyak 25% atau sekitar 54 SPPG yang telah beroprasi dari target SPPG yang ada di NTB yaitu 400 SPPG.
“Untuk NTB kurang lebih 400 SPPG yang kita butuhkan dan sekarang sudah ada 54 SPPG yang telah berjalan jadi sekitar 25%” tegas muazzim.
Program prioritas presiden lainnya yang juga menjadi atensi komisi IX DPR RI adalah Program Kesehatan Gratis (PKG) yang masih kurang di NTB.
“Perlu ada sosialisasi yang lebih bagus lagi dari dinas Kesehatan NTb untuk program pemeriksaan kesehatab gratis,karena di NTB, program pemeriksaan kesehatan gratis ini masih sangat rendah, kita harapkan dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait pemeriksaan kesehatan gratis” tutup muazzim.***
vr.
