Portallombok – Ramainya Pansel Bank Syariah NTB kembali memasuki babak baru, munculnya kegaduhan karena staff ahli gubernur,mengirimkan undangan terkaitpendalaman informasi kepada Tim Pansel Bank NTB Syariah dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).
Menanggapi hal ini,komi I DPRD NTB, Warga Harun angkat bicara mengatakan bahwa staff ahli sudah terlalu jauh mencampuri urusan Gubernur yang bukan kapasitasnya.
“Jadi kalau menurut saya staff ahli tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan kapasitas dan otoritasnya. artinya dengan surat undangan ini memberikan pandangan kepada Gubernur. Saya sebagai anggota komisi I DRPD NTB berikan ruang terbuka kepada pansel untuk bekerja terlebih dahulu melakukan penjaringan komisaris bank NTB Syariah ini” ucapnya kepada wartawan (17/06/2025)
Dirinya menegaskan hal ini telah melanggar prosesur dan di harapkan gubernur cepat menegur para staff ahli.
“Langkah staff ahli ini sudah melanggar prosedur yang ada. Gubernur perlu menegur supaya tidak terlalu jauh memainkan peranan yang bukan tugas dan kewenangannya dan agar tidak menjadi bola liat bagi pemerintah provinsi NTB di tengah proses penjaringan” lanjutnya.
Marga menyebutkan kekhawatirannya terkait undangan staff ahli kepada tim panael ini akan menciptakan perpecahan dan spekulasi publik terhadap pemerintah maupun gubernur sehingga dirinya mengharapkan gubernur untuk cepat bertindak.
“Ini membuat gaduh dan membuat isu perpecahan. Karena apa.,Ini akan membuat dinamika yang dimana bisa menimbulkan spekulasi di pikiran publik. Kalau menurut saya, harus cepat-cepat menegur terkait tindakan yang diambil staff ahli in” tutupnya
Sementara itu hingga berita ini di turunkan belum ada informasi penarikan kembali surat undangan staff ahli kepada tim pansel, ataupun perintah dari Gubernur NTB terkait penarikan surat tersebut.
