Portallombok – Pemerintah membentuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berkomitmen terhadap pentingnya kesehatan dan asupan gizi bagi masyarakat. Komitmen ini adalah sebagai langkah nyata DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.
Kegiatan sosialisasi program MBG ini bertempat diAula Yayasan Perguruan Mi’rajussibyan NWDI Selanglet, Lombok Tengah pada Rabu 18 Juni 2025. Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diikuti oleh 300-an peserta yang antusias kedatangan tim sosialisasi MBG.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris DeputiPromosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad IwanMahardan, Anggota DPRD Lombok Tengah Nasarudin, dan Kades Penujak Daman Hudi.
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyakmasyarakat yang belum memahami secara utuh tujuandan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG menyasar ke berbagai kelompok mulaidari anak usia sekolah (TK, SD, SMP, SMA), ibu hamildan menyusui, hingga balita. Karena masih berada di tahap awal program ini memerlukan waktu dan proses dalam penyiapan berbagai aspek pendukungnya,” ujar Muazzim Akbar.
Muazzim menegaskan bahawa pemerintahberkomitmen mengatur pemenuhan gizi seluruh warganegara, khususnya generasi penerus bangsa, agar tumbuh sehat dan cerdas. Setiap menu dalam program ini dirancang oleh ahli gizi di dapur SPPG, denganvariasi yang disesuaikan dengan pedoman gizi nasionaldan karakteristik penerima manfaat.
“Program MBG menjadi langkah strategis dalammembentuk generasi unggul di tengah tantanganperkembangan teknologi yang semakin cepat.” tegas Muazzim.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesempatanterbuka luas bagi masyarakat untuk bermitra dan bersinergi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalampelaksanaan program ini.
“Diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta penerimamanfaat di Provinsi NTB. Setiap dapur SPPG dirancang untuk melayani minimal 3.000 penerima, dengan standar bangunan dan operasional sesuaiketentuan BGN. Setiap dapur juga menyerap sekitar47–50 tenaga kerja, serta mendorong keterlibatanpelaku ekonomi lokal, termasuk BUMDes, sebagaipemasok bahan pangan,” terangnya.
Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan mengenaiskema kemitraan serta prosedur singkat dalampembangunan dapur MBG atau Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG terbuka bagi kerja sama denganpemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pihakswasta seperti yayasan, koperasi, UMKM, dan lembagasosial,” ucap Muhammad Iwan.
Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhiantara lain lahan minimal 600 m², bangunan dapurminimal 300 m², tenaga kerja sebanyak 47 orang yang dapat direkrut dari masyarakat sekitar, serta peralatandan transportasi sesuai standar BGN.
Untuk menu makanan akan ditentukan oleh ahli gizimasing-masing dapur, mengacu pada pedoman gizinasional. Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secaradaring melalui situs resmi mitra.bgn.go.id
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa keberadaandapur MBG tidak hanya berfungsi memenuhikebutuhan gizi, tetapi juga berdampak langsungterhadap ekonomi lokal.
“Dapur MBG menyerap tenaga kerja dari lingkungansekitar dan melibatkan warga sebagai pemasok bahanpangan. Dengan demikian, perputaran uang di wilayah seperti Batulayar akan meningkat melalui aktivitasproduksi dan distribusi kebutuhan dapur, sekaligusmembuka peluang penghasilan bagi masyarakat,” imbuh Iwan.
Secara nasional, Program MBG menargetkan pendirian30.000 SPPG di seluruh Indonesia, dengan cakupanpenerima manfaat sebanyak 89 juta orang, termasukibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak darijenjang PAUD hingga SMA.***
vr.
