Portallombok – Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan menunda proses seleksi Komisi Informasi (KI) menyusul adanya berbagai keluhan dan keberatan dari sejumlah peserta yang dinyatakan tidak lulus.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Suhaimi, menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan merupakan rekomendasi, melainkan konsekuensi logis yang harus diambil demi memastikan proses seleksi berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
“Ini bukan rekomendasi, tapi konsekuensi. Karena ada proses hukum yang sedang berjalan, maka fit and proper test tidak mungkin dilanjutkan di tengah situasi seperti ini,” kata Suhaimi, Senin (15/12/2025) kepada wartawan sesuai hearing terkait kelanjutan test calon anggota komisi informasi yang gagal dengan Komisi I DPRD NTB, di ruang kencana DPRD NTB.
Suhaimi menjelaskan, sejumlah peserta yang tidak lulus telah menyampaikan komplain resmi, bahkan sebagian di antaranya tengah menempuh upaya hukum di PTUN dan Ombudsman. Kondisi tersebut menandakan bahwa proses seleksi masih menyisakan persoalan serius yang perlu dituntaskan terlebih dahulu.
Menurutnya, Komisi I juga telah bersepakat untuk segera memanggil tim seleksi dan panitia guna meminta klarifikasi atas berbagai dugaan kejanggalan yang muncul, sekaligus memberikan ruang yang adil bagi panitia untuk membela diri.
“Kita ingin memastikan asas keterbukaan informasi berjalan. Proses ini seharusnya terbuka, tidak hanya untuk peserta, tetapi juga untuk publik NTB dan media,” ujarnya.
Dalam heraring tersebut, lanjut Suhaimi, mencuat berbagai dugaan, mulai dari cacat administrasi, cacat substansi, hingga isu intervensi terhadap tim panitia seleksi. Meski demikian, ia menekankan bahwa semua hal tersebut masih sebatas dugaan dan tidak bisa disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
Salah satu temuan yang turut disoroti adalah adanya penandaan warna berbeda pada dokumen peserta yang dinyatakan lulus.
“Ada warna merah, kuning, hijau, abu-abu. Ini harus kita pastikan maksud dan mekanismenya apa. Tidak boleh langsung disimpulkan sebagai pesanan atau intervensi,” jelasnya.
Terkait isu adanya intervensi politik, termasuk gosip permintaan tertentu dari pihak eksternal, Suhaimi mengaku tidak pernah menerima kontak atau tekanan apa pun.
“Sampai hari ini saya hanya dengar gosip. Tidak pernah ada yang menghubungi saya. Dan kalau benar ada upaya lobi ke pihak lain, itu justru meremehkan marwah Komisi I,” katanya.
Ia menilai, gosip-gosip tersebut berpotensi mencederai kewenangan Komisi I, yang secara undang-undang diberi mandat untuk melaksanakan fit and proper test.
Komisi I DPRD NTB sendiri berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin, meskipun Suhaimi belum dapat memastikan batas waktu penundaan.
“Kami tidak ingin berlarut-larut, tapi juga tidak ingin tergesa-gesa. Yang jelas, Desember ini kami fokus menyelesaikan dulu situasinya,” pungkasnya.
Vr.
