Portallombok – Anggota DPRD NTB Made Selamet, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan terkait rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 518 tenaga honorer. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan masalah sosial yang serius.
“Kalau ada yang disebut-sebut sebagai ‘siluman’, ya disisir saja. Tapi jangan sampai yang benar-benar bekerja puluhan tahun justru menjadi korban,” ujarnya, Selasa (3/12/2025)
Politisi PDIP ini menilai banyak tenaga honorer telah bekerja belasan hingga puluhan tahun, namun terkendala persoalan teknis saat verifikasi dan pendataan ulang, termasuk kemampuan mengakses sistem atau tidak sempat melakukan pengecekan data terakhir.
“Sebagian sudah lolos pendataan, sebagian lagi gagal karena faktor teknis. Ada yang ikut tes ASN kemarin tapi tidak lulus, padahal mereka senior di instansinya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa honorer tersebut bukan “pegawai ilegal” karena setiap tahun mereka menjalani verifikasi dan menerima SK perpanjangan kontrak.
Made Selamet menegaskan pihaknya akan mengawal persoalan ini dan mendorong Pemprov NTB berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintah pusat, termasuk Kementerian PAN-RB.
“Kami akan bantu koordinasi dengan pusat. Jangan sampai ada PHK. Masih ada celah sebelum keputusan final disahkan,” katanya.
Ia juga menyebut adanya mekanisme anggaran yang bisa digunakan, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mengatasi kebutuhan mendesak honorer yang terancam kehilangan hak gaji.
Made Selamet turut mempertanyakan alasan Pemprov NTB tidak menganggarkan kebutuhan honorer dalam APBD. Menurutnya, alasan defisit atau pengetatan anggaran tidak bisa menjadi dalih utama.
“Masa mobil listrik bisa dianggarkan, tapi 518 honorer tidak? Anggaran itu bisa diatur, BTT juga tidak harus dihabiskan,” jelasnya.
Untuk menghindari PHK massal, Ia mengusulkan agar para honorer yang tidak dapat ditempatkan di OPD bisa dialihkan atau ditempatkan pada program-program pemberdayaan lainnya.
“Ada yang ahli IT, ada yang ahli arsip. Bisa dialihkan sesuai kompetensi. Pemerintah daerah di banyak wilayah lain juga masih berupaya memperjuangkan honorer mereka,” katanya.
Menurutnya, rencana PHK justru menunjukkan tidak adanya political will dari Pemprov NTB untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, berbeda dengan daerah lain yang masih berupaya menaikkan status honorer ke PPPK.
“Ini perbuatan tidak adil. Mereka sudah membangun NTB bertahun-tahun. Jangan cepat-cepat memutuskan PHK,” ujarnya.
Wakil Rakyat Dapil Kota Mataram ini bahkan membuka kemungkinan memberikan pendampingan hukum apabila honorer memilih untuk melakukan gugatan class action.
“Bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk membela rakyat. Kalau rakyat berhadapan dengan pemerintah, kami berpihak pada rakyat,” ucapnya.
Made Selamet mendesak Gubernur NTB agar menunjukkan keberpihakan dan mencari titik temu terbaik demi kelangsungan hidup para honorer.
“Kuncinya di Pak Gubernur. Jangan sampai mereka putus harapan. Pemerintah harus terus berupaya, jangan cepat menyerah,” tutupnya.
Vr.
