Portallombok – Wakil Ketua III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muzihir, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB untuk menindaklanjuti secara serius hasil evaluasi dan catatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait APBD Perubahan tahun 2025.
Menurut H. Muzihir, APBD Perubahan yang telah disetujui oleh Kemendagri masih memerlukan sejumlah penyesuaian teknis yang harus segera diselesaikan agar tidak menghambat realisasi program pembangunan daerah.
“Saya minta Kepala TAPD serius menangani catatan-catatan dari Kemendagri untuk segera ditindaklanjuti. Jangan hanya dikatakan sudah, tapi kenyataannya belum,” tegas Muzihir, Jumat (24/10/2025).
Politisi PPP itu menekankan agar seluruh kegiatan yang sudah dapat dikontrakkan segera dilaksanakan, sementara kegiatan yang dinilai tidak memungkinkan untuk dikerjakan agar tidak dipaksakan.
“Supaya jangan terlalu banyak SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Dari catatan Kemendagri disebut ada 12 paket senilai Rp20 miliar, tapi yang benar hanya tiga paket dengan nilai sekitar Rp16 miliar yang memang tidak bisa dilaksanakan tahun ini,” ungkapnya.
Muzihir mengingatkan TAPD untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyusunan dokumen KUA-PPAS untuk APBD Murni tahun 2026. Ia tidak ingin pembahasan anggaran di DPRD terkesan dilakukan secara tergesa-gesa.
“Kami di DPR tidak mau dianggap membahas APBD 2026 itu asal-asalan. Jangan hanya seribu satu malam selesai. Saya minta ini diseriusi, OPD-OPD dipantau langsung, bahkan kalau perlu dilemburkan,” katanya.
Ia juga menegaskan agar seluruh pejabat terkait fokus menyelesaikan pekerjaan daerah dan menunda perjalanan dinas keluar daerah hingga penyusunan APBD Murni 2026 tuntas.
“Dalam APBD 2026 nanti, tidak ada lagi istilah warisan Penjabat Gubernur. Ini harus menjadi hasil kerja murni TAPD di bawah kendali Pak Gubernur Iqbal,” tutur Muzihir.
Ia berharap kerja sama yang solid antara TAPD dan DPRD dapat menghasilkan APBD yang tepat waktu dan berpihak pada kepentingan masyarakat NTB.***
Vr.
