PortalLombok.com – Komisi IV DPRD NTB minta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat respons daerah-daerah di Kabupaten/Kota yang sudah terdampak kekeringan, akibat dari musim kemarau berkepanjangan.
Musim Kemarau Panjang yang sedang melanda Indonesia juga berdampak beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat.
Bahkan berdasarkan rilis BMKG NTB menyebutkan sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat dalam status Awas bencana kekeringan.
Hal ini tentunya menjadi perhatian DPRD NTB, agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera mengambil tindakan terkait bencana kekeringan yang melanda, akibat musim kemarau panjang.
Ketua Komisi IV DPRD NTB meminta agar Pemerintah Provinsi NTB segera merespon daerah-daerah di Nusa Tenggara Brat yang kini tengah dilanda bencana kekeringan.
“Kami menekankan kepada BPBD untuk segera merespon atau membantu daerah-daerah yang dilanda kekeringan ini,” ungkap ketua Komisi IV DPRD NTB, Haji Achmad Puaddi, saat diwawancarai oleh wartawan, Kamis 5 Oktober 2023.
Ia juga menambahkan jika Komisi IV DPRD NTB telah menerima daerah atau wilayah di NTB yang terdampak kekeringan, Achmad Puaddi juga menyebutkan bahwa Pemrov NTB telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar untuk menanggulangi bencana pada APBD murni dan telah disetujui.
“Saat itu mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,4b Miliar, di APBD murni 2023, sudah dianggarkan sebesar Rp 400 Juta, dan kemudian di APBD Perubahan 2023, anggaran di tambah Rp 1 Miliar,” tambah Achmad Puaddi.
Menurutnya tidak menjadi masalah jika anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana kekeringan.
“Dana Rp 1 Miliar dipergunakan untuk menanggulangi terjadinya bencana, karena yang sekarang sedang terjadi bencana kekeringan, maka silahkan dipergunakan untuk menanggulangi bencana kekeringan,” tambahnya.
Achmad Puaddi juga menambahkan jika anggaran Rp 1 Miliar tersebut dapat digunakan untuk pengadaan air bersih.
“Pengunaan anggaran dapat digunakan untuk pengadaan air bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat yang dilanda kekeringan, dan dapat disalurkan melalui pihak ketiga,” pungkasnya.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi NTB khususnya BPBD NTB hanya bertugas untuk mengkordinir Kabupaten/Kota untuk segera bertindak dalam mengatasi bencana kekeringan yang disebabkan musim kemarau berkepanjangan.
Baca juga : Terkesan Alot, Paripurna DPRD NTB Putuskan Tunda Pembahasan 7 Buah Raperda, Ini Alasannya
Komisi IV DPRD NTB juga berharap tidak hanya BPBD yang turun dalam penanganan bencana kekeringan tetapi juga dinas teknis terkait seperti Dinas PUPR, untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana kekeringan di NTB.***
(RV)
